Bila ingin mendirikan perusahaan, anda dapat memetik pelajaran dari pengalaman dari teman atau kerabat dekat anda atau bertemu dengan notaris, mendapatkan informasi dari kantor pajak, dan Departemen Hukum dan HAM dan Badan Perizinan Terpadu (BPT).

Ada enam langkah utama bila ingin mendirikan perusahaan, khususnya bila perusahaan tidak memerlukan izin tambahan seperti perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi dan jasa pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja. Bila perusahaan bergerak di bidang lain seperti bidang energi misalnya, maka butuh izin tambahan.

Singkatnya, inilah langkah-langkah mendirikan perusahaan (PT). Pertama, membuat Akte Perusahaan ke notaris. Karena perusahaan berbadan hukum maka sangat mutlak perlu membuat akte perusahaan ke notaris. Biasanya akte ini berisi informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris. Notaris biasanya akan membantu bila ingin mengetahui informasi lain perihal mendirikan perusahaan.

1( Contoh Akte Perusahaan )

Kedua, mendapatkan Surat Keterangan Domisili Usaha.  Membutuhkan keterangan domisili perusahaan, bisa di dapatkan dari kantor kelurahan atau kantor kepala desa di mana perusahaan tersebut berdomisili. Perusahaan tersebut misalnya berdomisili di tempat tinggal sendiri. Surat ini biasanya ditanda-tangani Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh camat pemerintah setempat.

2( Contoh Surat Domisili )

Untuk mendapatkan surat keterangan domisili, memerlukan salinan Akte Perusahaan. Biasanya dipungut biaya administrasi. Ada yang hanya mengenakan biaya Rp200.000 sampai degan Rp300.000 untuk biaya administrasi di kantor kelurahan, tapi ada juga yang mengenakan lebih dari angka di atas.

Ketiga, mengurus NPWP perusahaan.

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Seluruh wajib Pajak (WIP), baik orang pribadi, badan, maupun BUT, berdasarkan system “self assessment” untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila persyaratan subjektif dan objektifnya terpenuhi. Persyaratan subjektif artinya ada subjek pajaknya contohnya ada orang pribadi atau badan hukumnya. Sedangkan persyaratan objektif artinya ada penghasilan yang akan menjadi objek pajaknya persyaratan subjektif dan objektif untuk pemberian NPWP secara jabatan untuk 5 (lima) tahun kebelakang.

NPWP sebelum tahun 2001 berjumlah 12 digit

Contoh NPWP :

Sebelum tahun 2001               : 1.444.555.6-428

Setelah tahun 2001                 : 01.444.555.6-428.000

Fungsi NPWP adalah :

  1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP, oleh karena itu kepada setiap WP hanya diberikan satu NPWP.
  2. Dipergunkan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
  3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP.
  4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB).
  5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan. Missal: Dokumen Impor (pemberitahuan Impor barang/PIB) dan Dokumen Ekspor (pemberitahuan Ekspor Barang/PEB)
  6. Untuk keperluan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. WP diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya apabila berhubungan dengan dokumen perpajakan. Terhadap WP yang tidak mendaftarkan diri dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi yang timbul karena tidak mempunyai NPWP adalah diberikan NPWP terlebih dahulu secara jabatan kemudian berdasarkan NPWP tersebut dilakukan pemeriksaan. Terhadap NPWP atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan NPWP dan atau surat pengukuhan. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut juga berlaku terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Jenis WP, Tempat Pendaftaran dan Kewajiban Pajak

No  Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Kewajiban Pajak
1 Orang Pribadi (OP) Tempat Tinggal WP a.PPh Pasal 25 OP

b. PPN & PPhBM

c.PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final

Tempat kegiatan usaha (OP Pengusaha Tertentu) a. PPh Pasal 25 OP/4 (2) Final
2 Badan Tempat Kedudukan WP a.PPh Pasal 25 Badan ;

b.PPN & PPnBM

c.PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final

3 Cabang Tempat kegiatan usaha WP dilakukan a.PPN dan PPnBM

b.PPh Pasal 21/22/23/26/4 (2) Final 

4 Tempat pendaftaran KEP-67/PJ./2004 tentang Tempat Pendaftaran Bagi WP Tertetu dan atau Tempat Pelaporan Usaha bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu

Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor DJP, wajib melaporkan usahnya untuk dikukuhkan sebagai PKP baik di kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan maupun di kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dilakukan.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah :

  1. Orang Pribadi yang menjalakan usaha atau pekerjaan bebas;
  2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Rp12 juta per tahun wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
  3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan  keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;
  4. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda  dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah mutlak. Untuk mendapatkan NPWP, memerlukan salinan Akte Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha. Biasanya pembuatan NPWP hanya butuh beberapa jam. Bila memasukkan berkas di pagi hari ke kantor pajak, maka kira-kira sudah mendapatkannya di siang hari. Selain itu, tidak ada biaya administrasi yang perlu dibayar.

3( Contoh NPWP )

Keempat, mendapatkan Surat Keputusan pendirian perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. Ini biasanya diurus oleh notaris. Bila pergi ke kantor Departemen Hukum dan HAM, di loket pengurusan SK perusahaan, tertera beragam biaya untuk berbagai hal. Untuk mengurus SK perusahaan misalnya, biayanya kira-kira Rp1.000.000. Bila meminta bantuan notaris, tentu akan ada biaya tambahan. Notaris biasanya menyerahkan salinan Akte Perusahaan, Surat Keterangan Domisili Usaha dan NPWP perusahaan untuk mendapatkan SK perusahaan.

4( Contoh Surat Keputusan Pendirian Perusahaan )

Kelima, mengurus SIUP. SIUP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan agar perusahaan bisa beroperasi. Mengurus SIUP, saya pikir, agak sama di berbagai tempat.

5( Contoh SIUP )

Di Pemda Jakarta misalnya, persyaratan untuk mendapatkan SIUP adalah sebagai berikut:
– Mengisi Formulir pengajuan SIUP dengan materai
– Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan (Direktur Utama/Direktur)
– Pas Photo Direktur Utama/Direktur (berwarna dan berukuran 3×4 sebanyak 2 lembar)
– Fotocopy NPWP Direktur Utama/Direktur
– Surat Keterangan Domisili Usaha
– Fotocopy izin tertentu untuk usaha-usaha tertentu
– Fotocopy Akte Pendirian dan Pengesahannya (SK dari Departemen Hukum dan HAM)
– Surat Kuasa bila pengurusan dikuasakan (dengan materai Rp6000) dan KTP yang diberi kuasa
Keenam, mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP merupakan bagian dari proses mendirikan perusahaan. Persyaratanya relatif sama untuk berbagai daerah.

6( Contoh TDP )

Di daerah  Jakarta misalnya, persyaratan untuk mendapatkan TDP adalah sebagai berikut:

–   Mengisi Formulir pengajuan TDP dengan materai

–   Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan (Direktur Utama/Direktur)

–   Pas Photo Direktur Utama/Direktur (berwarna dan berukuran 3×4 sebanyak 2 lembar)

–   Fotofcopy PWP Direktur Utama/Direktur

–   Surat Keterangan Domisili Usaha

–   Fotocopy izin tertentu untuk usaha-usaha tertentu

–   Fotocopy Akte Pendirian dan Pengesahannya (SK dari Departemen Hukum dan HAM)

–  Surat Kuasa bila pengurusan dikuasakan (dengan materai Rp6.000) dan KTP yang diberi kuasa

Itulah langkah-langkah utama untuk mendirikan perusahaan di Jakarta atau di republik ini secara umum. Kalau Perusahaan Anda bergerak di bidang lain, Anda membutuhkan izin tambahan, yang bisa diperoleh dari Badan Perizinan Terpadu (BPT).

Sumber :

http://contohsuratindonesia.com/contoh-surat-keterangan-domisili-perusahaan-dari-kelurahan

http://arminarekasurabaya.files.wordpress.com/2013/03/surat-keterangan-akte-pendirian-perseroan-departemen-kehakiman.jpg

http://khazanajasa.wordpress.com/2012/12/09/siup-surat-ijin-usaha-perdagangan/contoh-siup/

http://izinusaha.vv.si/wp-content/uploads/2013/02/Contoh-TDP.jpg

About dedesyana

♥ALLAH • ♥myparent • ♥my best friends • be your self • friendly • simple • moody

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s